JAKARTA, ArtistikNews.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat sistem peringatan dini serta mitigasi bencana di Indonesia. Kepala BMKG, Prof. Teuku Faisal Fathani, menyampaikan komitmen tersebut dalam rapat bersama Tim Pengawas Bencana DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Rapat ini membahas evaluasi program Tahun 2025 dan arah kebijakan Tahun 2026. Perwakilan BNPB, BASARNAS, Kementerian PUPR, Bappenas, TNI, Polri, Baznas, dan sejumlah kementerian juga hadir untuk mendukung penyusunan strategi kebencanaan nasional.
Potensi Bencana Masih Tinggi
Faisal menegaskan bahwa Indonesia memiliki risiko bencana yang besar karena berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia.
“Indonesia berada di kawasan tiga lempeng aktif dengan 13 segmen megathrust. Sebagian masih menyimpan energi, sehingga potensi gempa besar tetap ada,” jelasnya.
Sepanjang 2025, BMKG mencatat 850 gempa yang dirasakan masyarakat. Cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan puting beliung juga mendominasi kejadian bencana, terutama di Jawa Barat.
Kualitas udara di beberapa kota besar ikut menjadi sorotan. Berdasarkan data PM2.5 Tahun 2024, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Lampung mencatat hari terbanyak dengan kategori udara tidak sehat.
Penguatan Teknologi dan Sistem Peringatan
BMKG terus meningkatkan teknologi pemantauan untuk mempercepat penyebaran informasi peringatan dini. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan antara lain:
-
pembangunan radar cuaca di Muara Tewe;
-
pembangunan radar maritim di Medan, Batam, dan Padang;
-
pengembangan Maritime Meteorological System II (MMS II) dengan Prancis;
-
program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) bersama BNPB yang mampu mempercepat peringatan dini tsunami dari 5 menit menjadi 3 menit.
Selain itu, BMKG melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi dampak hujan ekstrem dan menambah curah hujan di wilayah kering. Hingga pertengahan 2025, OMC berjalan selama 52 hari dengan hasil yang dinilai efektif.
Peningkatan Literasi Kebencanaan
Untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, BMKG aktif menjalankan berbagai program edukasi seperti:
-
Sekolah Lapang Iklim (SLI),
-
Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN),
-
Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG).
Lebih dari 6.000 peserta mengikuti program tersebut di berbagai daerah.
Faisal menegaskan bahwa percepatan penyebaran informasi peringatan dini membutuhkan kolaborasi erat antara BMKG, DPR, dan instansi terkait.
“BMKG membutuhkan dukungan penuh dari DPR dan seluruh mitra kerja untuk memberikan layanan terbaik demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Dengan peran strategisnya, BMKG menargetkan penguatan teknologi, kolaborasi, dan edukasi publik agar mitigasi bencana berjalan semakin optimal.
