ACEH TAMIANG, ArtistikNews.com – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 61.795 rumah mengalami kerusakan berat. Puluhan ribu warga terdampak langsung akibat bencana tersebut.
Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB menyampaikan data itu dalam laporan resmi kepada Menteri saat kunjungan kerja di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang layak.
Tidak Semua Warga Pilih Hunian Sementara
Dalam laporannya, Kepala BNPB menjelaskan bahwa tidak seluruh warga terdampak memilih tinggal di hunian sementara yang disiapkan pemerintah. Dari total rumah rusak berat, sebanyak 23.432 keluarga mengajukan permohonan hunian sementara.
Sementara itu, sebagian warga memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat. BNPB mencatat sebanyak 11.414 orang menentukan pilihan tersebut.
“Sebagian masyarakat terdampak memilih tinggal bersama keluarga. Kami menghormati pilihan itu dan tetap memberikan dukungan,” ujar Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB.
Sebagai bentuk perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan dana langsung kepada warga terdampak yang tidak menempati hunian sementara. Bantuan ini bertujuan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat selama masa pemulihan.
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp400.000 per kepala keluarga per bulan. Penyaluran berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026.
“Dua hari lalu kami sudah menyalurkan bantuan tersebut. Total penerima mencapai 11.414 orang, dengan nilai bantuan Rp20.545.200.000,” jelas Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB.
Selain membangun hunian sementara terpusat, BNPB juga melayani permintaan hunian sementara mandiri. Skema ini memberi kesempatan bagi warga membangun hunian di lokasi rumah mereka yang rusak berat.
Melalui pendekatan ini, warga tidak perlu berpindah ke lokasi pengungsian terpusat. Pemerintah menilai skema tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan sebagian masyarakat.
“Banyak warga memilih hunian sementara mandiri. Mereka ingin tetap tinggal di lingkungan asal, dan itu kami fasilitasi,” ungkap Kepala BNPB.
Hingga saat ini, pemerintah telah membangun 1.050 unit hunian sementara di wilayah terdampak. Dari jumlah tersebut, 680 unit dibangun melalui dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, BNPB membangun 450 unit lainnya yang tersebar di sejumlah titik terdampak. Pemerintah terus menambah jumlah hunian sesuai kebutuhan lapangan.
Dukungan Operasi dan Infrastruktur Tetap Aman
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga melaporkan dukungan logistik dan operasional selama masa tanggap darurat. Meski belum seluruh permintaan Mabes TNI terpenuhi, ia menegaskan tidak ada kendala anggaran.
“Kebutuhan Mabes TNI lebih dari Rp80 miliar. Saat ini kami dukung sekitar Rp26 miliar karena penyesuaian mekanisme pertanggungjawaban anggaran,” kata Letjen TNI Suharyanto .
Ia memastikan seluruh prajurit di lapangan tetap menerima uang saku operasional. Selain itu, pemerintah membiayai pemulihan infrastruktur vital, termasuk jembatan gantung dan fasilitas umum, melalui BNPB dengan pengawasan BPKP.
Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan berjalan tepat sasaran agar masyarakat Aceh segera bangkit dan kembali beraktivitas normal.
