BANJARBARU, ArtistikNews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berkualitas di Kota Banjarbaru. Ia mengingatkan agar PSU tidak melahirkan masalah baru yang memicu PSU susulan. Menurutnya, proses PSU harus dipastikan benar agar tidak terjadi “PSU di atas PSU”.
Pernyataan itu ia sampaikan saat melepas distribusi logistik PSU tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Agenda ini berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kalimantan Selatan, Jumat (18/4/2025).
Biaya PSU Nasional Capai Rp700 Miliar
Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 24 PSU yang dilaksanakan secara nasional dengan total anggaran sekitar Rp700 miliar. Bima menegaskan bahwa dana tersebut adalah uang rakyat sehingga hasil penyelenggaraan PSU harus kembali kepada masyarakat melalui proses yang aman, tertib, dan berkualitas.
Ia juga mengapresiasi penyelenggara pemilu yang telah bekerja keras dalam mencegah potensi pelanggaran.Bima menambahkan harapannya agar proses hukum terkait PSU di beberapa daerah tidak berakhir pada PSU kembali.
PSU Harus Mendukung Akselerasi Pembangunan Daerah
Wamendagri menegaskan bahwa kepala daerah terpilih nantinya akan menjalankan berbagai program prioritas nasional dan daerah. Untuk itu, PSU tidak boleh menghambat percepatan pembangunan.
Ia menekankan,
“Nah, jangan sampai yang PSU ini agak terlambat di belakang. Kita ingin semuanya terakselerasi. Jadi, apresiasi dan mudah-mudahan tidak ada celah bagi PSU di atas PSU di Banjarbaru ini.”
Pemerintah juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi logistik pemilu, sosialisasi kepada pemilih, serta pengawasan setiap tahapan mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara.
Antisipasi Gangguan Sosial dan Bencana
Bima meminta seluruh penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan selama PSU berlangsung. Semua pihak harus menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi gangguan sosial, cuaca ekstrem, atau situasi darurat lainnya.
“Mitigasi apabila di lapangan terjadi persoalan, baik sosial maupun bencana alam, saya yakin sudah juga diantisipasi penghitungan dan lain-lain,” ungkapnya.
KPU Banjarbaru Diambil Alih KPU Provinsi Kalsel
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa menjelaskan bahwa KPU Kota Banjarbaru saat ini berada dalam masa kekosongan kepemimpinan. DKPP sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner KPU Banjarbaru karena pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Karena itu, KPU Provinsi Kalsel ditugaskan mengambil alih seluruh kewenangan sementara.
“Oleh karena itu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan diberikan arahan dan perintah oleh KPU RI untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru hingga terpilihnya atau keluarnya SK KPU Banjarbaru yang baru,” ujarnya.
PSU Banjarbaru Digelar di 403 TPS
Andi menjelaskan bahwa MK memerintahkan PSU dilaksanakan di seluruh TPS di Kota Banjarbaru. PSU mencakup:
-
5 kecamatan
-
20 kelurahan
-
403 TPS (termasuk 6 TPS lokasi khusus)
-
195.819 pemilih dalam DPT
PSU akan digelar pada Sabtu, 19 April 2025.
“Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyatakan bahwa kita harus melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap TPS di Kota Banjarbaru,” terangnya.
Ia berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan aman dan tanpa hambatan. KPU Provinsi Kalsel juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan PSU.
“Sekali lagi kami dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini pelaksana PSU Banjarbaru, mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang sudah membantu kami,” ujarnya.
Pejabat yang Hadir
Kegiatan tersebut turut dihadiri:
-
Gubernur Kalsel Muhidin
-
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin
-
Pj. Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil
-
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa Rofik
-
Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan
Puspen Kemendagri
