LEBAK, ArtistikNews.com – Polemik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak memicu reaksi keras dari kalangan pewarta. Ketua Jaringan Pewarta Indonesia (JPI), Bastian Mazazi, mengecam sikap Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang dianggap melanggar etika kepemimpinan dalam forum resmi. Rabu (1/4/2026).
Kontroversi Pernyataan Bupati
Kontroversi muncul saat acara halalbihalal Pemkab Lebak pada Senin (30/3/2026). Selama sambutan, Bupati Hasbi Jayabaya melontarkan pernyataan yang menyinggung Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, di hadapan pejabat dan aparatur sipil negara.
“Uyuhan mantan napi jadi wakil bupati geh bersyukur (Masih mending mantan napi jadi wakil bupati juga bersyukur),” ucap Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, di hadapan Amir Hamzah langsung.
Setelah itu, Amir Hamzah mencoba berdiri dan mendekati Bupati untuk mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam forum resmi. Namun, beberapa pegawai menenangkannya dan mengajaknya keluar dari ruangan agar suasana tetap kondusif.
Bastian menilai ucapan Bupati di forum resmi tidak hanya tidak pantas, tetapi juga menimbulkan dampak luas di ruang publik. Oleh karena itu, ia mengecam keras tindakan tersebut.
“Saya mengecam keras pernyataan dan sikap tersebut. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tapi sudah menyangkut marwah pemerintahan daerah,” tegas Bastian, Rabu (1/4/2026).
Menurut Bastian, insiden ini menunjukkan persoalan mendasar dalam tata kelola kepemimpinan daerah. Ia menekankan bahwa perilaku di ruang resmi tidak bisa lagi dianggap sebagai dinamika internal biasa.
“Kalau etika di forum resmi saja diabaikan, maka wajar publik mempertanyakan kelayakan kepemimpinan. Ini sudah masuk pada tahap yang harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain itu, Bastian mendukung rencana aksi unjuk rasa sejumlah aktivis. “Kami mendukung penuh aksi para aktivis yang mendorong pemakzulan. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi,” tegasnya.
Bastian menegaskan bahwa publik tidak boleh memandang pemakzulan sebagai manuver politik semata. “Pemakzulan bukan hal tabu. Jika memang ada pelanggaran etika yang berulang dan berdampak luas, maka proses itu harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Ia juga memperingatkan bahwa konflik terbuka di tingkat pimpinan daerah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat terus disuguhi konflik internal. Pemerintahan harus berjalan dengan wibawa, bukan dengan polemik,” tegasnya.
Selain itu, Bastian mengimbau masyarakat tetap tertib saat menyampaikan aspirasi. Namun, ia menekankan agar kritik terhadap kepemimpinan yang bermasalah tidak dikurangi.
“Aksi harus tetap damai, tapi suara kritik tidak boleh dibungkam,” pungkasnya.
(Tim JPI).
