LEBAK, ARTISTIKNEWS.com – Polemik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak memicu reaksi keras dari kalangan pewarta. Ketua Jaringan Pewarta Indonesia (JPI), Bastian Mazazi, secara tegas mengecam sikap Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Ia menilai pernyataan tersebut melanggar etika kepemimpinan dalam forum resmi, Rabu (1/4/2026).
Kontroversi di Acara Resmi
Kontroversi itu bermula saat acara halalbihalal Pemkab Lebak pada Senin (30/3/2026). Saat menyampaikan sambutan, Bupati Hasbi Jayabaya melontarkan pernyataan yang menyinggung Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, di hadapan pejabat dan aparatur sipil negara.
“Uyuhan mantan napi jadi wakil bupati geh bersyukur (Masih mending mantan napi jadi wakil bupati juga bersyukur),” ucap Hasbi Jayabaya di depan forum.
Setelah itu, Amir Hamzah langsung merespons. Ia berdiri dan mendekati Bupati untuk mengingatkan pentingnya menjaga etika. Namun demikian, sejumlah pegawai segera menenangkan situasi dan mengajaknya keluar ruangan agar kondisi tetap kondusif.
Kritik Tajam dari JPI
Selanjutnya, Bastian menilai ucapan tersebut tidak pantas disampaikan di ruang resmi. Bahkan, ia menegaskan bahwa pernyataan itu tidak hanya menyerang pribadi, tetapi juga berdampak pada citra pemerintahan daerah.
“Saya mengecam keras pernyataan dan sikap tersebut. Ini bukan hanya persoalan pribadi, tapi sudah menyangkut marwah pemerintahan daerah,” tegas Bastian.
Selain itu, ia melihat insiden ini sebagai tanda adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kepemimpinan. Oleh karena itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sikap pejabat publik.
“Kalau etika di forum resmi saja diabaikan, maka publik wajar mempertanyakan kelayakan kepemimpinan. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Dukungan Aksi dan Sikap Tegas
Di sisi lain, Bastian juga menyatakan dukungannya terhadap rencana aksi unjuk rasa dari sejumlah aktivis. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
“Kami mendukung penuh aksi para aktivis yang mendorong pemakzulan. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemakzulan tidak boleh dipandang sebagai sekadar manuver politik. Sebaliknya, langkah itu bisa ditempuh jika pelanggaran etika terus terjadi dan berdampak luas.
“Pemakzulan bukan hal tabu. Jika pelanggaran terus berulang, maka proses itu harus dijalankan sesuai aturan,” tambahnya.
Imbauan Jaga Stabilitas
Sementara itu, Bastian mengingatkan bahwa konflik terbuka di tingkat pimpinan daerah dapat menurunkan kepercayaan publik. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat terus disuguhi konflik internal. Pemerintahan harus berjalan dengan wibawa, bukan dengan polemik,” tegasnya.
Terakhir, ia mengimbau masyarakat agar tetap tertib saat menyampaikan aspirasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa kritik tidak boleh dibungkam.
“Aksi harus tetap damai, tapi suara kritik tidak boleh dibungkam,” pungkasnya.
(Tim JPI).
