JAKARTA, ArtistikNews.com – Pemerintah menempatkan fase transisi kelembagaan penyelenggaraan haji sebagai titik penting untuk memastikan peningkatan kualitas layanan jemaah haji. Peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah mendorong penguatan koordinasi lintas sektor serta kesiapan menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Minggu (19/4/2026).
Transisi Kelembagaan Jadi Momentum Perbaikan Layanan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan jemaah di tengah proses transisi kelembagaan.
“Tahun ini adalah tahun pertama transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Ini butuh pengawalan, dan kita harapkan ada peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kita semua mendukung Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan semaksimal mungkin,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri Kesiapan Keberangkatan dan Layanan Jemaah Haji 1447 H/2026 M, di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (16/4/2026).
Fokus Peningkatan Kualitas Layanan Teknis
Pemerintah menilai penyelenggaraan haji secara umum sudah berada dalam kondisi siap. Namun, sejumlah aspek layanan tetap menjadi perhatian untuk ditingkatkan, terutama akomodasi, konsumsi, dan percepatan layanan teknis seperti visa.
“Pada prinsipnya sudah siap, tetapi tetap perlu peningkatan pelayanan. Kualitas catering jangan menurun, distribusi harus terjaga, dan proses teknis seperti visa harus dipercepat,” tegas Menko PMK.
Kesiapan Sesuai Timeline dan Arahan Presiden
Pelaksanaan haji 1447 H tetap mengacu pada timeline yang telah ditetapkan sesuai arahan Presiden, dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, seluruh tahapan masih berjalan sesuai rencana.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk mengantisipasi potensi perubahan situasi, baik pada tahap keberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi, maupun kepulangan jemaah.
Dorongan Nilai Tambah Ekonomi dari Penyelenggaraan Haji
Selain aspek layanan, pemerintah juga mendorong agar penyelenggaraan haji memberikan nilai tambah ekonomi bagi nasional. Salah satu upaya dilakukan melalui optimalisasi penggunaan produk dan layanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi.
“Kita juga perlu mendorong nilai tambah ekonomi bagi negara. Misalnya kebutuhan jemaah bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat kita,” tambahnya.
Penguatan Sistem Monitoring Nasional
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah mengoperasikan posko nasional dan command center terpadu selama 24 jam. Sistem ini digunakan untuk memastikan respons cepat terhadap berbagai dinamika operasional di lapangan.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Rapat koordinasi juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, serta perwakilan BNPB, BPJS Kesehatan, dan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi.
Sumber: https://www.kemenkopmk.go.id.
