PONTIANAK, ArtistikNews.com – Kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus utama dalam apel yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sinergi nasional menjelang musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Pencegahan Jadi Prioritas Utama
Apel yang dipimpin Djamari Chaniago ini menekankan bahwa penanganan karhutla harus berorientasi pada pencegahan sejak dini. Pemerintah menilai langkah mitigasi dan deteksi awal jauh lebih efektif dibanding penanganan saat kebakaran sudah meluas.
“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta relawan. Peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional juga diperiksa guna memastikan kesiapan maksimal di lapangan.
Peran Masyarakat Jadi Penentu
Pendekatan pencegahan juga diperluas dengan melibatkan masyarakat dan tokoh agama. Pemerintah menilai kesadaran kolektif menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana karhutla.
“Kepada masyarakat dan tokoh agama dan seluruh unsur sosial, saya mengajak untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, laporkan apabila melihat aktivitas pembakaran karena pengendalian kebakaran hutan tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat,” jelasnya.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya pengendalian karhutla secara terpadu.
Penguatan Strategi dan Teknologi
Usai apel, Kepala BNPB Suharyanto memimpin rapat koordinasi untuk memperkuat langkah penanggulangan. Ia menyoroti tingginya kerawanan wilayah Sumatera dan Kalimantan, khususnya lahan gambut yang mudah terbakar.
“Kita sudah bisa melewati 3 fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah2an di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat,” ujar Suharyanto.
BNPB juga mengoptimalkan teknologi seperti pemantauan hotspot berbasis satelit, data cuaca dari BMKG, hingga penggunaan drone untuk patroli udara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan respons cepat terhadap potensi kebakaran.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat,” tambah Suharyanto.
Dukungan Peralatan dan Penegakan Hukum
Sebagai bentuk kesiapan, BNPB menyalurkan berbagai bantuan peralatan kepada BPBD di Kalimantan Barat, termasuk pompa air, selang, tangki fleksibel, hingga alat pelindung diri. Dukungan ini juga diberikan kepada TNI dan Polri untuk memperkuat operasi darat.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan terus diperkuat guna memberikan efek jera. Pemerintah daerah dan dunia usaha pun didorong untuk aktif dalam pengelolaan lahan tanpa pembakaran.
Melalui strategi terpadu yang mencakup operasi darat, udara, hingga modifikasi cuaca, pemerintah optimistis dapat menekan dampak karhutla pada tahun 2026.
“Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan,” tegasnya.
Dengan kesiapan yang semakin matang dan kolaborasi yang diperkuat, upaya pengendalian karhutla diharapkan mampu melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
