PAPUA TENGAH, ArtistikNews.com – Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Fokus utama diarahkan pada konektivitas udara guna membuka akses daerah terpencil sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Senin (20/4/2026).
Wakil Presiden melakukan peninjauan langsung ke Bandara Douw Aturure Nabire. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan fasilitas transportasi udara dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Infrastruktur Udara Diperkuat
Setibanya di lokasi, Wakil Presiden disambut Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama unsur Forkopimda. Selanjutnya, Wapres menerima paparan teknis dari Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong.
Dalam penjelasannya, bandara tersebut dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire. Selain itu, fasilitas bandara telah mencakup sisi udara dan darat untuk mendukung operasional penerbangan.
Kapasitas Bandara Meningkat
Pengembangan bandara dilakukan secara bertahap dengan dukungan pemerintah daerah. Salah satu langkah penting adalah perpanjangan landasan pacu dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.
“Berkat pembangunan tersebut, bandara Nabire sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing, namun beberapa fasilitas bandara masih menggunakan standar untuk pesawat jenis ATR,” ungkapnya.
Meski demikian, pengembangan masih perlu dilanjutkan. Fasilitas terminal penumpang masih perlu ditingkatkan agar mampu menyesuaikan kebutuhan pesawat berbadan lebih besar.
Dorong Sinergi dan Percepatan
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden menekankan percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan optimal.
Selain itu, peningkatan fasilitas diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, distribusi logistik menjadi lebih lancar dan efisien.
Buka Peluang Ekonomi Baru
Penguatan infrastruktur udara diyakini akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Papua Tengah. Akses yang lebih baik akan mendorong investasi dan memperluas aktivitas perdagangan.
Peninjauan ini turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Djamari Chaniago, Ribka Haluk, Petrus Waine, serta Al Muktabar.
Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga wilayah timur Indonesia.
Sumber: wapresri.go.id
