JAKARTA. ARTISTIKNEWS.com – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat pendekatan kolaboratif dalam penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Fokus utama kini bergeser pada percepatan penyediaan lahan relokasi agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang layak. Jumat (24/4/2026).
Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4/2026), membahas langkah teknis percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar, menegaskan pentingnya percepatan penyediaan lahan. Ia mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan tahapan administratif agar pembangunan hunian dapat berjalan sesuai rencana.
“Pemerintah daerah perlu segera mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai target,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 244 unit hunian tetap yang sudah dialokasikan dalam anggaran tahun 2026.
Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memutuskan membatalkan lokasi Kur’eng sebagai kawasan relokasi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi dan dinamika di lapangan.
Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan segera menetapkan lokasi baru yang lebih sesuai. Selain itu, Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah melakukan sinkronisasi antara rencana relokasi dan tata ruang wilayah.
Langkah ini diharapkan dapat menghindari hambatan teknis di kemudian hari.
Penguatan Koordinasi dan Pengawasan
Untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu, kementerian dan lembaga terkait mempercepat monitoring serta evaluasi lapangan. Tim gabungan direncanakan turun langsung ke Kabupaten Flores Timur dalam waktu dekat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan membentuk tim khusus melalui Surat Keputusan Bupati. Tim ini bertugas mempercepat proses pengadaan tanah relokasi.
Pemerintah daerah juga diminta melaporkan perkembangan secara berkala kepada Kemenko PMK dengan tembusan ke Kementerian PKP.
Kemenko PMK menegaskan komitmen untuk terus mengoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pendekatan lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah ingin memastikan pembangunan hunian tetap berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Dukungan Lintas Kementerian
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap proses relokasi dapat segera terealisasi dan memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi warga terdampak erupsi.
Sumber: kemenkopmk.go.id
