Kontribusi BUMN untuk Negara Meningkat
Selain mencatat kinerja perusahaan, Presiden menjelaskan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara. Keuntungan BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun. Angka tersebut meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp186 triliun.
Pada tahun yang sama, BUMN menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp142,3 triliun. Nilai tersebut meningkat 67 persen dari tahun sebelumnya.
Setelah memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen bersih juga meningkat. Nilainya naik dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.
Untuk 2026, Pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Danantara Dorong Hilirisasi
Prabowo mengatakan Pemerintah kini mengarahkan keuntungan BUMN untuk mempercepat hilirisasi. Langkah tersebut juga bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Melalui Danantara, Pemerintah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026. Pemerintah kemudian melanjutkan dengan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Sejumlah proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, serta pengolahan garam industri.
Pemerintah juga mengembangkan proyek smelter alumina menjadi aluminium. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.
Bank Emas Kelola Nilai Tambah Komoditas
Pemerintah juga membangun Bank Emas Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan agar Indonesia tidak hanya menambang emas di dalam negeri.
Pemerintah ingin menyimpan dan memperdagangkan komoditas tersebut di dalam negeri. Langkah itu juga bertujuan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Saat ini, Bank Emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia mengelola sekitar 153 ton emas. Nilai emas tersebut mencapai sekitar Rp360 triliun.
DSI Awasi Devisa Ekspor
Dalam pengelolaan komoditas strategis, Presiden turut menjelaskan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Sejak saat itu, perusahaan tersebut telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas strategis.
DSI juga memantau transaksi ekspor dari komoditas tersebut.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor 3 komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar AS dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,”
Ke depan, Pemerintah akan memperluas pengawasan DSI. Jangkauannya akan mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Pengawasan tersebut juga akan mencakup seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Prabowo Tekankan Pemerataan Manfaat Kekayaan Negara
Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan nasional harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan sumber daya Indonesia tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok tertentu.
“Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini sesungguhnya bukan sikap negara yang pandai,” pungkas Presiden.
Melalui kebijakan investasi, pembenahan BUMN, hilirisasi, pengelolaan emas, serta pengawasan devisa ekspor, Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
Sumber: setneg.go.id.
