BATANG | ARTISTIKNEWS.COM – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat koordinasi pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk mendorong investasi, memperluas konektivitas logistik, dan meningkatkan keterlibatan usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui rapat koordinasi dan kunjungan kerja. Rabu (21/10/2026).
pemerintah meninjau implementasi kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP), perkembangan kawasan industri, serta infrastruktur pendukungnya.
Pengembangan kawasan industri tidak hanya membutuhkan investasi besar. Konektivitas logistik, infrastruktur digital, fasilitas perdagangan, dan keterlibatan pelaku usaha lokal juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti berbagai aspek tersebut melalui kegiatan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital menyelenggarakan rapat koordinasi sekaligus kunjungan lapangan untuk memperkuat implementasi kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP).
Kegiatan itu juga bertujuan menggali peluang pengembangan ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain berdiskusi dengan pengelola kawasan, rombongan meninjau perkembangan industri dan infrastruktur pendukung secara langsung.
Langkah tersebut menempatkan KITB sebagai salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam koordinasi pengembangan industri terpadu. Pemerintah juga mendorong keterhubungan antara kawasan industri, jaringan logistik, dan pelaku UMK agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara lebih terintegrasi.
Kemenko Perekonomian Dorong Penguatan Ekosistem Industri
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Pujo Setio, menekankan peran kawasan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pembukaan rapat koordinasi, Pujo menjelaskan komitmen kementeriannya untuk mengawal pengembangan kawasan industri terpadu. Perhatian pemerintah mencakup pemenuhan standar industri halal, fasilitasi perdagangan, konektivitas logistik, dan optimalisasi fasilitas dry port.
“Kemenko Perekonomian berkomitmen mengawal pengembangan kawasan industri terpadu secara komprehensif melalui pemenuhan standar industri halal, kemudahan fasilitasi perdagangan, serta penguatan konektivitas logistik terintegrasi dan pengoptimalan fasilitas dry port. Di samping itu, penyediaan infrastruktur digital dan daya tarik investasi data center disiapkan guna menjawab kebutuhan teknologi masa depan seperti Artificial Intelligence (AI),” jelas Sesdep Pujo.
Arahan tersebut mencakup kebutuhan industri saat ini sekaligus pengembangan infrastruktur untuk mendukung teknologi masa depan. Pemerintah menyoroti fasilitas logistik dan infrastruktur digital sebagai bagian dari ekosistem yang menunjang aktivitas industri.
Selain itu, penguatan standar industri halal dan kemudahan perdagangan masuk dalam agenda pengembangan kawasan. Berbagai aspek tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan daya saing kawasan industri.
KITB Kembangkan Kawasan Seluas 4.300 Hektare
Dalam rapat koordinasi, Kepala Divisi Marketing KITB memaparkan perkembangan kawasan sejak 2020 hingga 2026. Pengelola mengembangkan KITB berdasarkan rancangan Masterplan Integrated Industrial Estate dengan luas mencapai 4.300 hektare.
Rancangan tersebut mencakup tiga klaster utama. Pengelola membaginya menjadi Cluster 1 (Creation), Cluster 2 (Innovation), dan Cluster 3 (Leisure).
Ketiga klaster itu menjadi bagian dari rancangan pengembangan kawasan industri terpadu. Dalam pelaksanaannya, KITB juga mengembangkan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas industri dan konektivitas kawasan.
Melalui skema kerja sama TCTP, pengelola telah mengalokasikan lahan seluas 90 hektare kepada 42 tenant. Data tersebut menjadi bagian dari pemaparan perkembangan implementasi kerja sama dan pemanfaatan kawasan.
Dari sisi investasi, KITB mencatat akumulasi komitmen investasi sebesar Rp114,5 triliun atau setara USD6,4 miliar hingga Agustus 2026. Sementara itu, realisasi investasi setelah penetapan status KEK pada periode Maret 2025 hingga Juni 2026 mencapai Rp6,18 triliun.
Angka komitmen dan realisasi tersebut merujuk pada periode pengukuran yang berbeda. Komitmen investasi menggambarkan nilai investasi yang tercatat dalam komitmen, sedangkan realisasi investasi menunjukkan nilai yang terealisasi pada periode yang disebutkan dalam paparan.
Konektivitas Kereta Api dan Dry Port Dukung Kawasan
Selain pengembangan lahan dan investasi, KITB memiliki dukungan konektivitas melalui jalur kereta api Pekalongan–Batang. Kawasan ini juga memiliki fasilitas dry port serta potensi pengembangan sektor pariwisata.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari ekosistem kawasan yang ditinjau dalam kegiatan koordinasi. Konektivitas transportasi dan fasilitas logistik termasuk dalam perhatian Kemenko Perekonomian ketika membahas pengembangan kawasan industri terpadu.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya jaringan logistik yang terintegrasi. Keterhubungan antara kawasan industri dan sarana pendukung dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas perdagangan serta rantai pasok.
Dalam konteks pengembangan KITB, fasilitas tersebut berjalan berdampingan dengan rencana penguatan infrastruktur digital dan investasi data center. Pemerintah memasukkan kebutuhan teknologi masa depan dalam agenda pengembangan ekosistem industri.
Dengan demikian, pembahasan KITB tidak hanya berfokus pada luas kawasan atau besaran investasi. Koordinasi turut mencakup fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan industri, perdagangan, dan logistik.
Kemenko Dorong Pembiayaan dan Keterlibatan UMK
Pengembangan kawasan industri juga berkaitan dengan peluang pelaku usaha mikro dan kecil. Kemenko Perekonomian mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui percepatan penyaluran pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor logistik.
Dorongan tersebut bertujuan memperkuat daya saing UMK dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam rantai pasok kawasan industri. Pelaku usaha lokal juga berpotensi menyediakan berbagai kebutuhan operasional yang mendukung aktivitas kawasan.
Keterlibatan UMK menjadi salah satu aspek dalam upaya membangun hubungan ekonomi yang lebih luas. Pengembangan industri diharapkan tidak hanya terhubung dengan investor dan perusahaan besar, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha skala kecil.
Karena itu, pembiayaan dan akses terhadap kegiatan ekonomi menjadi bagian dari perhatian pemerintah. KUR sektor logistik termasuk instrumen yang disebut dalam upaya memperkuat inklusi keuangan bagi pelaku usaha.
Agenda tersebut sejalan dengan dorongan untuk membangun konektivitas ekonomi antara kawasan industri, jaringan logistik, dan UMK. Pemerintah juga menempatkan integrasi pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri terpadu.
Rombongan Tinjau Industri Kaca dan Pabrik Garmen
Setelah rapat koordinasi, rombongan melanjutkan agenda dengan mengunjungi sejumlah unit industri di lingkungan KITB. Lokasi pertama yang mereka datangi ialah pabrik PT KCC Glass Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung proses manufaktur kaca berkualitas tinggi. Perusahaan memproduksi kaca untuk memenuhi pasar ekspor ke Korea Selatan.
Selanjutnya, rombongan meninjau operasional PT Trax Sumbiri Indo atau Trax Group. Perusahaan garmen berstandar global asal Thailand itu memproduksi berbagai pakaian olahraga melalui skema original equipment manufacturer (OEM).
Produk yang dihasilkan mencakup kaus seragam sepak bola, pakaian lari, pakaian golf, hingga motorsports apparel. Seluruh hasil produksi perusahaan tersebut menyasar pasar ekspor global, dengan tujuan utama Eropa, Amerika, Asia, dan wilayah lainnya.
Kunjungan ke kedua perusahaan memberikan kesempatan bagi rombongan untuk melihat aktivitas manufaktur di kawasan secara langsung. Agenda ini melengkapi pembahasan mengenai investasi, fasilitas pendukung, dan perkembangan ekosistem industri KITB.
Rest Area Heritage Banjaratma Jadi Bagian Kunjungan
Rangkaian kunjungan kerja kemudian berlanjut ke Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma di ruas Tol Pejagan–Pemalang, Kabupaten Brebes.
Rombongan diterima Direktur Utama PT PP Sinergi Banjaratma, badan usaha milik negara (BUMN) yang mengelola kawasan tersebut. Dalam kunjungan itu, rombongan memperoleh penjelasan mengenai model pengelolaan rest area berbasis cagar budaya.
Pengelola juga menjelaskan optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMK lokal. Aspek tersebut berkaitan dengan upaya menghubungkan pengelolaan kawasan, aktivitas ekonomi setempat, dan peluang usaha bagi masyarakat.
Pada bagian akhir kegiatan, Pujo Setio menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam memperkuat hubungan ekonomi. Ia menyebut kawasan industri, pelaku UMK, jaringan logistik, pengelola jalan tol, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai unsur yang perlu saling terhubung.
“Melalui sinergi ini, Kemenko Perekonomian terus mendorong terciptanya konektivitas ekonomi yang inklusif antara kawasan industri dan pelaku usaha UMK, jaringan logistik, pengelola jalan tol, BUMN, serta pemerintah daerah, khususnya Jawa Tengah,” pungkas Sesdep Pujo.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Inspektur Kemenko Perekonomian, Plt. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital, Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, serta Kepala Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK yang juga menjabat Plt. Administrator KEK Batang.
Perwakilan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga juga mengikuti kegiatan tersebut.
Dari pihak pengelola KITB, peserta mencakup Direktur Operasional, Head of Project Management Office (PMO), Kepala Divisi Corporate Secretary, dan Kepala Divisi Marketing.
Melalui rangkaian koordinasi dan peninjauan tersebut, Kemenko Perekonomian menyoroti keterkaitan investasi, infrastruktur, logistik, dan UMK dalam pengembangan kawasan industri. Penguatan hubungan antarpihak menjadi bagian dari upaya mendorong konektivitas ekonomi yang inklusif, khususnya di Jawa Tengah.
