JAKARTA, ARTISTIKNEWS.COM – Pemerintah memperluas program perumahan dengan menghubungkan perbaikan rumah masyarakat, akses kepemilikan hunian, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan perkembangan program tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden. Senin (26/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Maruarar melaporkan peningkatan program bedah rumah dari 45 ribu unit pada tahun lalu menjadi 400 ribu rumah pada 2026. Pemerintah juga mendorong penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Selain memperluas akses hunian, pemerintah mengaitkan program perumahan dengan penguatan industri bahan bangunan lokal. Salah satu langkahnya ialah mengembangkan usaha genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Melalui pendekatan tersebut, kebutuhan perumahan dapat berjalan beriringan dengan upaya memperkuat usaha masyarakat di daerah. Pemerintah juga mendorong penggunaan produk lokal sesuai potensi wilayah masing-masing.
Bedah Rumah Meningkat dari 45 Ribu Menjadi 400 Ribu Unit
Program bedah rumah menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Maruarar menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan jumlah program tersebut secara signifikan pada 2026.
Pada tahun sebelumnya, pemerintah menjalankan program bedah rumah sebanyak 45 ribu unit. Tahun ini, pemerintah meningkatkan jumlahnya menjadi 400 ribu rumah.
“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.
Peningkatan jumlah tersebut menunjukkan perluasan cakupan program perbaikan hunian. Melalui bedah rumah, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas rumah yang masyarakat tempati.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak. Karena itu, peningkatan jumlah rumah yang masuk dalam program menjadi salah satu hal penting dalam laporan Maruarar kepada Presiden.
Selain memperbaiki rumah yang sudah ada, pemerintah juga mendorong masyarakat agar memiliki kesempatan lebih luas untuk membeli hunian. Upaya tersebut berjalan melalui program rumah subsidi dengan skema FLPP.
Rumah Subsidi FLPP Perluas Akses Kepemilikan Hunian
Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Maruarar menyampaikan bahwa skema ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
Program rumah subsidi memberikan jalur pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian dengan skema terjangkau. Pemerintah mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan.
Dengan demikian, program perumahan pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah yang sudah berdiri. Pemerintah juga membuka akses bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui program subsidi.
Dalam laporan kepada Presiden Prabowo, Maruarar turut membahas penguatan usaha lokal yang berkaitan dengan kebutuhan bahan bangunan. Pemerintah mengembangkan langkah tersebut melalui industri genteng tanah liat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Pengembangan industri ini melibatkan UMKM setempat. Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas produk melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
UMKM Majalengka Siapkan 2,4 Juta Genteng Tanah Liat
Kabupaten Majalengka menjadi salah satu daerah yang mengembangkan produk bahan bangunan berbasis UMKM. Dalam laporan tersebut, Maruarar menyebut 34 UMKM telah memenuhi kriteria yang ia sampaikan terkait sertifikasi dan pengujian produk.
Para pelaku usaha itu menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat. Pemerintah mendorong mereka menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi kebutuhan program perumahan.
“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.
Pendampingan dan sertifikasi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu produk UMKM. Melalui langkah tersebut, pelaku usaha lokal dapat menyiapkan produk dengan kualitas yang terjaga.
Selain itu, pengembangan industri genteng tanah liat memperlihatkan keterkaitan antara kebutuhan perumahan dan aktivitas usaha di daerah. Program perumahan membutuhkan bahan bangunan, sementara UMKM lokal memiliki produk yang dapat mendukung kebutuhan tersebut.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah ingin memperkuat UMKM melalui pemanfaatan produk lokal. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mendorong penggunaan produk berdasarkan potensi daerah masing-masing.
Pemerintah Dorong Penggunaan Produk Lokal di Daerah
Pemerintah ingin menghubungkan kebutuhan program perumahan dengan produk UMKM di wilayah setempat. Maruarar menyampaikan bahwa pemanfaatan produk lokal dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perumahan nasional.
Ia mencontohkan penggunaan produk Jawa Barat di wilayah Jawa Barat dan produk Jawa Tengah di wilayah Jawa Tengah. Setelah mengembangkan produk genteng, pemerintah juga berencana mendorong pemanfaatan produk dari sektor lain.
“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.
Pernyataan tersebut menegaskan arah pengembangan program yang mengutamakan potensi daerah. Pemerintah tidak hanya memperhatikan kebutuhan rumah masyarakat, tetapi juga melihat peluang bagi UMKM untuk mengambil bagian dalam penyediaan bahan bangunan.
Melalui pendekatan itu, produk lokal dapat mendukung kebutuhan perumahan di wilayahnya sendiri. Di sisi lain, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk menyiapkan produk sesuai kebutuhan program.
Pengembangan produk lokal juga menjadi salah satu bagian dari laporan Maruarar kepada Presiden. Pemerintah ingin memperkuat keterhubungan antara program perumahan dan usaha masyarakat di daerah.
Program ASRI Perhatikan Lingkungan dan Pemberdayaan UMKM
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Maruarar turut menyampaikan perhatian terhadap program ASRI. Program tersebut mengedepankan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, sehat, serta mendukung pemberdayaan UMKM.
Maruarar menyebut pemerintah tengah menyiapkan program ASRI untuk pelaksanaan ke depan. Persiapan itu mencakup upaya mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal.
“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.
Program ASRI menjadi bagian lain dari arah kebijakan yang Maruarar sampaikan dalam laporannya. Pemerintah memberi perhatian pada lingkungan permukiman sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk berperan.
Secara keseluruhan, laporan Maruarar mencakup peningkatan bedah rumah, perluasan akses rumah subsidi melalui FLPP, serta pengembangan produk bahan bangunan lokal. Pemerintah juga menyiapkan program ASRI yang mengedepankan lingkungan nyaman, indah, sehat, dan pemberdayaan UMKM.
Melalui rangkaian program tersebut, pemerintah menghubungkan kebutuhan hunian masyarakat dengan potensi usaha daerah. Perbaikan rumah, akses kepemilikan hunian, dan pemanfaatan produk lokal menjadi bagian dari arah program perumahan yang disampaikan Maruarar kepada Presiden Prabowo Subianto.
