JAKARTA | ARTISTIKNEW.COM – Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, membahas sejumlah kebutuhan sosial daerah bersama Kementerian Sosial dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial. Pertemuan Bupati Klungkung I Made Satria dan jajaran dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono itu mencakup pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan bencana, serta rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Kamis (10/9/2026).
Pemkab Klungkung menyampaikan kondisi dan potensi daerah yang dapat dikembangkan bersama pemerintah pusat. Wilayah kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan karena memiliki potensi pariwisata darat dan laut.
Klungkung Sampaikan Kondisi Sosial Daerah
Bupati Klungkung I Made Satria mengatakan daerahnya memiliki sekitar 225 ribu penduduk. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian, termasuk pertanian lahan kering dan budidaya rumput laut.
Pada saat yang sama, sektor pariwisata terus berkembang. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memiliki potensi, tapi belum tergarap dengan baik,” kata Satria.
Menurut Satria, kondisi sosial masyarakat Klungkung membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, pemerintah daerah ingin menyinergikan program yang tersedia agar pengembangan potensi wilayah dapat berjalan bersama dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Melihat kondisi sosial kami di Kabupaten Klungkung ini cukup membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kami ingin menyinergikan program-program yang ada,” ujarnya.
Pemaparan tersebut kemudian mendapat respons dari Agus Jabo. Wamensos menawarkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebagai salah satu program yang dapat dimanfaatkan keluarga penerima manfaat di Klungkung.
Kemensos Tawarkan Pemberdayaan Ekonomi
PPSE menyasar keluarga penerima manfaat yang memiliki kesiapan mengembangkan usaha. Kemensos mengarahkan program tersebut untuk membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi dan secara bertahap keluar dari ketergantungan bantuan sosial.
“Yang bisa diusulkan untuk Klungkung itu pertama mungkin PPSE. PPSE itu pemberdayaan. Kita membantu masyarakat untuk keluar dari bansos,” kata Agus Jabo.
Keluarga yang memenuhi kriteria dapat memperoleh dukungan usaha sebesar Rp5 juta per KPM. Jenis usaha dapat mengikuti kemampuan dan potensi masyarakat setempat.
Agus Jabo menyebut peternakan dan perikanan sebagai contoh kegiatan yang dapat dikembangkan melalui dukungan tersebut.
“Masyarakat memang membutuhkan untuk keberdayaan. Misal ingin berternak, ingin pelihara ikan, gitu. Dukungannya Rp5 juta per keluarga,” ujar Agus Jabo.
Untuk menyiapkan pelaksanaan program, Agus Jabo meminta Pemkab Klungkung melalui Dinas Sosial berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos.
Pendamping PKH di lapangan juga perlu terlibat dalam pemetaan keluarga yang memiliki kesiapan mengikuti program. Langkah tersebut bertujuan membantu pemerintah mengenali keluarga yang sesuai dengan kriteria pemberdayaan.
Bantuan Sosial Tetap Menjadi Bagian Perlindungan
Kemensos mencatat berbagai bantuan sosial yang disalurkan di Kabupaten Klungkung sepanjang 2025 mencapai Rp48,82 miliar kepada 15.745 KPM.
Dukungan tersebut juga mencakup anak yatim piatu, bantuan permakanan, BLTS, serta PBI Jaminan Kesehatan.
Dalam audiensi, bantuan sosial dan pemberdayaan menjadi dua bagian yang berjalan beriringan. Perlindungan sosial memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara program pemberdayaan memberikan peluang bagi keluarga yang siap mengembangkan usaha.
Pembahasan juga mengarah pada kesiapsiagaan menghadapi bencana. Posisi Klungkung sebagai wilayah kepulauan membuat aspek kesiapsiagaan mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.
Pengalaman Erupsi Gunung Agung Jadi Pelajaran
Kemensos menawarkan pembentukan Kampung Siaga Bencana yang dilengkapi lumbung sosial. Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kesiapan ketika menghadapi risiko bencana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki pengalaman ketika erupsi Gunung Agung terjadi. Klungkung saat itu menjadi wilayah penyangga bagi sebagian warga Kabupaten Karangasem yang mengungsi.
“Kalau kami lebih dekat dengan permasalahan erupsi Gunung Agung. Warga dari Kabupaten Karangasem sebagian besar kami yang menampung untuk pengungsian,” kata Lesmana.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari pembahasan kesiapsiagaan bencana dalam audiensi. Kemensos dan Pemkab Klungkung juga membicarakan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Rencana Sekolah Rakyat Ikut Dibahas
Selain pemberdayaan dan kebencanaan, pemerintah membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Klungkung.
Agus Jabo berharap Klungkung dapat memiliki Sekolah Rakyat sendiri. Pemerintah kabupaten menyatakan kesiapan untuk mengupayakan lahan yang dibutuhkan.
Sebelumnya, Pemkab Klungkung juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali mengenai kebutuhan lahan untuk rencana tersebut.
Pembahasan Sekolah Rakyat menjadi bagian lain dari audiensi yang mempertemukan kebutuhan sosial daerah dengan program pemerintah pusat. Selain pemberdayaan ekonomi dan kesiapsiagaan bencana, akses pendidikan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Jajaran Pemerintah Hadiri Audiensi
Audiensi antara Kemensos dan Pemkab Klungkung turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, serta jajaran Tenaga Ahli Menteri.
Sementara dari Pemkab Klungkung hadir Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana, Kepala Bappeda I Ketut Arie Gunawan, dan Kepala BPKPD I Nyoman Susanta.
Pertemuan tersebut membahas beberapa kebutuhan daerah dalam satu agenda. Pemerintah Klungkung menyampaikan potensi ekonomi dan kondisi sosial, sedangkan Kemensos menawarkan program yang dapat mendukung pemberdayaan, perlindungan sosial, kesiapsiagaan bencana, serta pendidikan.
Melalui PPSE, keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh dukungan usaha Rp5 juta per KPM. Pemkab Klungkung kemudian perlu berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memetakan keluarga yang memiliki kesiapan mengikuti program.
Sementara itu, rencana Kampung Siaga Bencana dan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pembahasan audiensi tidak hanya menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga membicarakan kesiapan menghadapi bencana serta kebutuhan akses pendidikan di Kabupaten Klungkung.
