BEKASI | ARTISTIKNEWS.COM – Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut program tersebut saat ini baru menampung sekitar 43.000 anak dari sekitar 4,1 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, maupun putus sekolah sehingga pengendalian dari hulu hingga hilir menjadi perhatian utama pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Agus Jabo dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Kamis (10/9/2026). Rapat tersebut membahas hasil evaluasi terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen.
Menurut Agus Jabo, pengawasan tidak boleh hanya mencatat persoalan. Pemerintah perlu memastikan setiap hasil pemantauan berujung pada keputusan, langkah perbaikan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian yang jelas.
“Sekolah Rakyat harus dikawal sebagai Program Strategis Nasional,” tegasnya.
Tantangan Perluasan Sekolah Rakyat
Besarnya jumlah anak yang belum memperoleh akses pendidikan menjadi salah satu tantangan penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Data yang disampaikan Agus Jabo menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah anak yang membutuhkan akses pendidikan dengan kapasitas program saat ini.
Sekolah Rakyat baru menampung sekitar 43.000 anak. Sementara itu, sekitar 4,1 juta anak tercatat dalam kelompok yang belum sekolah, tidak sekolah, maupun putus sekolah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan program berjalan dengan tata kelola yang kuat. Pengendalian menjadi bagian penting agar perkembangan Sekolah Rakyat tidak hanya terlihat dari bertambahnya fasilitas atau jumlah satuan pendidikan, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraannya.
Agus Jabo menyampaikan hal itu setelah pemerintah melakukan pemantauan terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen. Evaluasi mencakup perizinan dan legalitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peserta didik, operasional, serta pengawasan.
Hasil pemantauan tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan untuk menentukan langkah berikutnya.
“Dari situ kemudian kita bisa memiliki rekomendasi-rekomendasi, apa masalahnya, apa akar masalahnya, apa keputusan yang diperlukan, siapa penanggung jawabnya, kapan harus diselesaikan, bagaimana mekanisme pemantauannya,” ujar Agus Jabo.
Evaluasi 14 Sekolah Rakyat Jadi Dasar Perbaikan
Pemerintah tidak ingin hasil evaluasi berhenti dalam bentuk laporan. Setiap persoalan perlu memperoleh tindak lanjut yang terukur sehingga perkembangan penyelesaiannya dapat dipantau sampai tuntas.
Agus Jabo melihat hasil pemantauan terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen dapat memberikan gambaran mengenai pola persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan program. Pemerintah kemudian dapat menggunakan pola tersebut untuk memetakan masalah sekaligus mencari akar persoalannya.
Pendekatan itu juga memungkinkan pemerintah menentukan pihak yang bertanggung jawab dan batas waktu penyelesaian. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada proses menemukan kekurangan.
Perhatian khusus juga perlu diberikan pada masa transisi dari pola rintisan menuju Sekolah Rakyat permanen. Perubahan tersebut menyangkut tata kelola, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, aset negara, hingga proses pembelajaran.
Karena itu, Agus Jabo meminta pembangunan fisik berjalan seiring dengan kesiapan operasional.
“Jangan sampai percepatan pembangunan fisik dan operasional tidak diikuti dengan kesiapan tata kelola dan sistem pengendalian,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah menjadikan pengalaman penyelenggaraan pada tahun pertama dan kedua sebagai bahan evaluasi. Catatan tersebut dapat membantu memperbaiki perencanaan agar kesiapan pada tahun ajaran ketiga semakin matang.
Pengawasan Harus Mendeteksi Risiko Sejak Awal
Agus Jabo juga mendorong perubahan pola pengawasan. Gugus Tugas, kata dia, tidak boleh hanya bergerak setelah persoalan muncul atau setelah suatu masalah berubah menjadi temuan.
Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu membaca potensi persoalan sejak awal.
“Kita harus membangun sistem pengendalian yang mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Gugus Tugas diharapkan berfungsi sebagai early warning system. Pemantauan berkala berbasis data dan dashboard dapat membantu pemerintah melihat kondisi masing-masing lokasi Sekolah Rakyat secara lebih cepat.
Pemantauan itu mencakup peserta didik, SDM, sarana dan prasarana, anggaran, aset, pembelajaran, serta perkembangan penyelesaian masalah.
Langkah tersebut juga dapat mencegah persoalan yang sama muncul di lokasi lain. Jika sebuah kelemahan ditemukan pada satu Sekolah Rakyat, pemerintah perlu segera melihat kemungkinan adanya persoalan serupa di lokasi lainnya.
“Jangan ada temuan yang sama berulang,” tegasnya.
