PAPUA, ARTISTIKNEWS.com – Pemerintah mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui program strategis yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, jumlah bantuan hunian pada 2026 meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Kamis (30/04/2026).
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah kini mencapai 400.000 unit secara nasional. Angka tersebut melonjak dari realisasi 45.000 unit pada 2025. Pemerintah ingin mempercepat pemerataan akses hunian layak di seluruh wilayah Indonesia.
Fokus Perluasan di Papua
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Papua menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah mengalokasikan sekitar 21.000 unit rumah untuk wilayah tersebut.
“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” ujar Menteri PKP dikutip dari laman pkp.go.id.
Pemerintah mendistribusikan bantuan ini ke berbagai daerah. Setiap wilayah mendapatkan porsi yang merata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dorongan Pemerataan dan Kesejahteraan
Program BSPS menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk di Papua, memiliki akses terhadap hunian yang layak dan sehat.
“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Maruarar.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Langkah ini dilakukan agar dampak program bisa segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.
