Hasil pemantauan BMKG menunjukkan El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen.
Karena itu, sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami penurunan curah hujan, terutama wilayah yang berada di selatan garis khatulistiwa ketika puncak musim kemarau berlangsung.
“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.
Selain itu, ia menjelaskan El Niño diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga dua belas bulan.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak otomatis membuat Indonesia mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut.
“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.
Sejumlah Wilayah Diperkirakan Mengalami Dampak Lebih Besar
BMKG memperkirakan beberapa wilayah menghadapi risiko dampak yang lebih besar dibanding wilayah lainnya.
Wilayah tersebut meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Selain itu, BMKG memprediksi periode Juli sampai Oktober 2026 menjadi masa yang memerlukan perhatian lebih. Pada periode tersebut, curah hujan diperkirakan berada di bawah rata-rata klimatologis.
Akibatnya, sektor pertanian dan ketersediaan air di sejumlah wilayah dapat menghadapi tekanan lebih besar.
BMKG Soroti Risiko Karhutla dan Kesehatan Masyarakat
Selain berdampak pada sektor pertanian, BMKG juga menyoroti peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, peningkatan konsentrasi polutan saat musim kemarau juga dapat menurunkan kualitas udara.
Kondisi itu berpotensi memicu gangguan kesehatan masyarakat, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan penyakit yang berkaitan dengan suhu panas ekstrem.
Karena itu, BMKG meminta pemerintah daerah meningkatkan langkah pencegahan sejak dini.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
