Hasil Verifikasi Akan Masuk Proses Pemutakhiran
Kementerian Sosial meminta Pemerintah Kabupaten Jember segera menyerahkan hasil verifikasi kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
Proses tersebut bertujuan untuk melakukan pencocokan serta pembersihan data agar informasi penerima bantuan tetap akurat.
“Nanti segera disampaikan ke Pusdatin. Kalau sudah dilakukan cleansing dan dinyatakan clear, data tersebut bisa segera dimutakhirkan dan ditambah kuota,” katanya.
Selain memperbarui DTSEN, Pemkab Jember juga menyampaikan keinginan untuk membantu verifikasi penerima bantuan BPNT dan bantuan pangan. Pemerintah daerah menilai pengecekan langsung tetap penting agar data penerima benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Brebes Laporkan Perkembangan Sekolah Rakyat
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Brebes turut menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat. Pemkab Brebes melaporkan adanya calon siswa yang memenuhi syarat namun belum memperoleh kesempatan masuk karena keterbatasan kuota.
Pemerintah daerah juga mengusulkan penyesuaian jumlah rombongan belajar pada beberapa jenjang pendidikan. Usulan tersebut bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat memperoleh akses pendidikan.
Sekolah Rakyat Dinilai Jadi Program Strategis
Menanggapi usulan tersebut, Agus Jabo menjelaskan bahwa kapasitas penerimaan siswa masih mengikuti ketentuan pemerintah. Saat ini, setiap titik Sekolah Rakyat memiliki kapasitas sebanyak 270 siswa.
Menurut Agus Jabo, program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Karena konsep Sekolah Rakyat adalah memutus transmisi kemiskinan sejak dini. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait masalah ini,” tutupnya.
Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
