LEBAK, ARTISTIKNEWS.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Lebak menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Lebak. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah membuka informasi anggaran pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan hingga penggunaan anggaran program tersebut. Jumat (10/7/2026).
Aksi itu melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, yakni KUMALA, PMII, IMM, HMI, IMALA, dan SEMMI. Massa menyampaikan tuntutan melalui orasi secara bergantian sambil membawa spanduk yang berisi pesan mengenai pentingnya keterbukaan anggaran pembangunan KDMP.
Mahasiswa menilai transparansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Mereka berharap masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme penyusunan hingga realisasi penggunaan anggaran.
Mahasiswa Pertanyakan Mekanisme dan Rincian Anggaran
Koordinator aksi, Ilham Maulana Resa, mengatakan Cipayung Plus Kabupaten Lebak meminta pemerintah menjelaskan aturan, mekanisme, serta rincian anggaran pembangunan KDMP secara terbuka.
“Kami meminta pemerintah membuka secara transparan aturan, mekanisme, dan rincian anggaran pembangunan KDMP. Ada sejumlah informasi yang kami terima yang menunjukkan adanya pekerjaan di luar pagu anggaran. Hal ini harus diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” ujar Ilham.
Menurut Ilham, tuntutan tersebut muncul setelah mahasiswa memperoleh informasi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI. Informasi itu, kata dia, menunjukkan adanya perbedaan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran yang diterima di tingkat desa.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Dengan adanya penjelasan yang terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami mekanisme pelaksanaan program secara utuh. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.
Dorong Evaluasi dan Pengawasan Program
Selain menuntut keterbukaan informasi anggaran, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah memperkuat evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan KDMP.
Menurut mereka, pengawasan yang berjalan secara konsisten akan membantu memastikan pelaksanaan program berlangsung sesuai ketentuan.
“Harapan kami pemerintah daerah memiliki sikap tegas dalam mengawal program strategis nasional ini. Evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara maksimal, serta komunikasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” katanya.
Ilham menegaskan, Cipayung Plus Kabupaten Lebak siap mendukung pengawasan terhadap program tersebut melalui komunikasi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.
